Isi Berita Portal Resmi Militer Kodam VI Mulawarman Menyerang Budi Gunawan dan Polri

Berita mengejutkan datang dari portal resmi bernama domain TLD mil.id, domain militer indonesia yang hanya boleh dimiliki seizin dari TNI. Adalah website kodam-mulawarman.mil.id di dalam pemberitaan portalnya yang berjudul SIAPA YANG MENCATUT NAMA PRESIDEN INGIN DATANGKAN SENJATA 5000 PUCUK ??? berisikan berita yang sangat tendensius secara membabi buta menyerang beberapa pihak seperti Kepala Bin Budi Gunawan, Polri, bahkan relawan Ahok.

Berita yang kalau dibaca dengan baik nampaknya dibuat dengan sangat serampangan, emosional dan penuh tendensi fitnah ini sontak menghebohkan warganet. Di dalam pemberitaan, yang lebih cenderung bersifat opini pada isi artikelnya menuding Budi Gunawan sebagai oknum yang mencatut nama presiden untuk mendatangkan 5000 pucuk senjata yang menjadi pangkal kontroversi rekaman suara Panglima TNI pada saat temu purnawirawan di Mabes Polri pekan lalu.

Tidak hanya itu, rupa-rupanya pihak pembuat artikel pada halaman resmi Kodam VI Mulawarman ini menuduh pihak kepolisian RI mengkriminalisasi kasus chat mesum yang libatkan Rizieq Shihab, serta menganggap kelompok Muslim Cyber Army yang kerap menyerang kepolisian dengan konten-konten hoax sebagai "teman". Tidak sampai di situ saja, bahkan pembuat berita terlihat sangat membenci relawan Ahok dengan menamai mereka "bani kotak-kotak", sebuah sebutan yang hanya dilabeli oleh relawan anti-Ahok saat pilkada DKI lalu. Jika dilihat dari isi berita, bisa diketahui bahwa artikel tersebut bukan jenis berita yang bertanggung jawab, bahkan seperti ditulis oleh amatiran dan tidak punya kredibilitas sebagai prajurit TNI. Berikut ini isi artikel berita yang sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pusat Penerangan TNI.

Ada beberapa Poin analisa berdasar rekaman suara Panglima TNI terkait masalah institusi yang mencatut nama presiden utk mendatangkan 5000 pucuk Senjata. Panglima menyindir oknum yg menjual institusi negara serta tidak memiliki moral dan etika politik.
Badan Intelijen Negara (BIN), Intelijen Sipil sebagai fungsi pelacak mengindra melaporkan secara administrasi bukan eksekutor. Tidak boleh BIN menjadi Militer, mencegah tumpang tindih kewenangan antara lembaga negara dan terjadinya ABUSE OF POWER. Rusaknya tatanan negara.
Saat ini institusi Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut dipimpin oleh Jendral Polisi Budi Gunawan mantan Ajudan Presiden Megawati sampai saat ini sangat dekat dangan Megawati.
Jendral Polisi Budi Gunawan mantan Ajudan Presiden Megawati, saat Pilpres disebut BG memanfaatkan pengaruhnya secara terstruktur sistematis dan masif membawa POLRI berpolitik praktis memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2014.
Jendral Polisi Budi Gunawan mantan Ajudan Presiden Megawati, pernah menjadi tersangka KPK terlibat korupsi dan memiliki rekening gendut, (Cicak vs Buaya jilid 2) ahirnya BG lolos namun pimpinan KPK rontok dikriminalisasi. KPK kemudian cuci gudang diisi orang2 baru.
Jendral Polisi Budi Gunawan mantan Ajudan Presiden Megawati pernah diplot jadi Kapolri namun karena penolakan yang kuat dipilihlah TITO karena juga berjasa memenangkan Jokowi di Papua saat jadi KAPOLDA (REKAMAN PAPA MINTA SAHAM). BG hanya jadi Wakapolri utk menghibur Megawati maka kemudian BG dilantik jadi Kepala BIN.
Ketika BG mulai memimpin BIN, SBY pernah menyindir masalah dia disadap terkait dengan ketua MUI, ini mirip skandal Amerika Presiden Nixon jatuh karena memanfaatkan institusi negara unttu menyadap lawan politik.
Chat Hoax kriminalisasi HRS dilacak oleh teman-teman MCA sumber awalnya dari Pejaten kemudian diviralkan oleh Bani kotak kotak. HRS jadi tersangka namun penyebar konten porno tidak pernah disebut polisi padahal sesuai UU yang menyebar porno yang harus dijerat.
Info pertemuan di rumah dinas kepala BIN dihadiri Kapolri, Kabareskrim, Kapolda Sumut, Gubernur Papua disuruh menandatangni dukungan memenangkan Jokowi dan PDIP dalam Pemilu mendatang dan berpasangan dengan Kapolda Sumut dalam Pilgub Papua. Kompensasinya pemeriksaan kasus Gubernur Papua dihentikan Polisi.
Melibatkan Institusi Negara secara masif dalam Politik Partai jelas mencederai demokrasi dan melanggar etika sumpah jabatan karena memanfaatkan demi kepentingan kelompoknya.
BIN harus dibesarkan dan diperkuat menjaga NKRI dari penjajahan kepentingan asing bukan diseret dalam politik praktis kepentingan kelompok dan partai.
Jabatan kepala BIN kalau Tidak dipegang Militer lebih baik serahkan langsung pada pejabat sipil bukan Polisi rekening gendut seperti BG. Apabila hal tersebut dibiarkan tanpa tindakan tegas maka rusak negara ini.
Hanya Jenderal Gatot Nurmatyo yang masih menjaga marwah TNI sebagai penjaga NKRI dan selalu menyuarakan kebenaran. Beliaupun mengakui dalam lingkungannya ada juga oknum yg terkontaminasi menjual institusinya demi jabatan dan uang.
Komitmen beliau, kita harus apresiasi dan dukung untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri tercinta ini.
Jenderal Gatot selalu diserang dan dibusukkan oleh politisi politisi PDIP. Salah satunya Charles etnik Cina keluarga pengemplang BLBI yang mengatakan lebay.
Jenderal Gatot aset paling berharga bagi Indonesia, sangat Nasionalis sampai sampai sangat dimusuhi Australia. Beliau berani memutuskan kerjasama dengan militer Australia. via